izin usaha perkebunan iup dikeluarkan oleh. Pengertian Surat Izin Usaha. izin usaha perkebunan iup dikeluarkan oleh

Gugatan tiga perusahaan sawit kepada Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah mencabut perizinan mereka memasuki babak akhir. Pola patungan dengan investor, yaitu pola pengembangan yang modalPENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) ATAS PERUBAHAN JENIS TANAMAN PT. 000 Ha . Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 30 Desember 2015, diatur sejumlah ketentuan 1 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta : Sinar Grafika), 2012, halaman. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). 17. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten; 3. 10. ac. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Artinya masih ada banyak kegiatan usaha perkebunan sawit dalam Kawasan. Kesanguppan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 7. Pencabutan izin tiga perusahaan ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi izin sawit. Dokumen pendukung isian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk PBB Sektor Perkebunan, meliputi: dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; danLuas perkebunan sawit PT SCP tahun 2006 Foto: EIA/Telapak Luas perkebunan PT SCP tahun 2010. 18. 34/2017 jelas menegaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa: “Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. Maksud Maksud ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini adalah memberikan pedoman penerapan prosedur penilaian untuk menganalisis kewajaran peredaran usaha dan/atau biaya pada usaha perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan hasil analisis dalam rangka. Sejatinya, pencabutan IUP-IUP tersebut terjadi karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). IZIN USAHA PERKEBUNAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Permohonan Izin Usaha perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 9. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan luas 428. Persyaratan. Data Sawit Watch, terdapat 22,2 juta hektar perkebunan. 186/PMK. Namun, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 2 minggu. 5. 2. 8. Harimuddin, kuasa hukum dari Integrity Law Firm yang ikut mewakili masyarakat Wawonii, menjelaskan, kemenangan warga atas gugatan izin usaha pertambangan (IUP) PT Gema Kreasi Perdana ini memang baru di tingkat pertama. Setelah peninjauan amdal, barulah perusahaan perkebunan dapat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan (IUP). Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS) Komitmen Untuk Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan, berupa kesanggupan menyampaikan : Izin lokasi; Izin lingkungan; Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota; Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Menyatakan Penetapan No. Izin Usaha Perkebunan (lUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan. IUP. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Lahan gambut 1. 1 1. Penelitian ini adalah. Nah, itu tadi 3 tahapan untuk memperoleh PKKPR yang wajib pelaku usaha ketahui sebelum mengajukan permohonan PKKPR. Adapun izin HKM dilakukan berdasarkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, berdasarkan surat usulan dari Bupati dan telah diverifikasi oleh UPT Kementerian Kehutanan. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT. 689,93 hektar masih poses pencabutan. Agustus 2, 2014 By Obbie Afri Gultom 0 Comments. IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1. Pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan sesuai tingkat. com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang mineral dan batu bara. Seharusnya, sebelum mendapatkan IUP, PT SCP sudah lulus uji AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Kalimantan. 1. pertama dikeluarkan oleh pemerintah kolonial belanda disebut indische mijnwet 1899. Mengenal Etika Dalam Dunia Digital. Izin mendirikan bangunan – dalam hal ini setiap orang dan atau badan hukm dalam mengajukan. Konten Premium. com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait pentingnya perizinan usaha perkebunan. Persyaratan untuk memperoleh ijin usaha pertambangan IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Sawit ilegal dalam. 11. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Izin Penggunaan Alat Berat adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau. "Ada beberapa lahan dari KLHK dengan izin yang beragam, tapi kalau yang Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN," ungkap Agung. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi mengatakan, luasan perkebunan plasma mencapai 617. Bupati Jayapura mengeluarkan keputusan Nomor 188. a. 1 DAFTAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ijin Usaha Perkebunan (IUP) No. 000. memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. 1. 2 Persyaratan yang diperlukan untuk SIUP perusahaan individu antara lain adalah: 2. (IUP-B) dilakukan oleh badan hukum; 4. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Dalam beleid ini perusahaan setelah memperoleh IUP, diwajibkan untuk memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, membuka lahan tanpa bakar, dan. Pada bulan Juli 2017, masyarakat memenangkan satu kasus pengadilan namun kalah pada kasus yang lainnya, sehingga semua aktor berada dalam kelimbungan hukum, karena pengadilan memutuskan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan adalah tidak legal, namun Hak Guna Usaha (HGU) mereka legal. com. 1 Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang diantaranya adalah 1. Papua Lestari Abadi dan PT. Dengan kata lain, pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah tanpa melalui 3 aspek yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang. unsri. 3. 2. Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Heru Tri Widarto melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan, di Yogyakarta, Rabu. Prosiding Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020. tanggal 24 Juni2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No. Izin Usaha tanaman pangan; c. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Profil perusahaan melingkupi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan. Bisnis. 14. Bergerak usaha perkebunan sawit. 9. 2. 6. ” 4 Berdasarkan wawancara di atas, terjadinya tumpang tindih antara IUP dengan HGU adalah disebabkan oleh penerbitan IUP yang berada di atas tanah HGU yang sudah memiliki Izin Lokasi. 8. q. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Perusahaan Memiliki Izin Usaha Yang Masih Berlaku (Perkebunan)KEWENANGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN. 28. 2. 30. Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan. 1. unsri. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian. IZIN PENAMBANGAN BATUBARA DI LAHAN PERKEBUNAN PT BUMI SAWINDA PERMAI OLEH. Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Landak Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kab. 4 5 Keterkaitan Peralatan/perlengkapan SOP Perizinan dan Non Perizinan -. • Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1, peringatan. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Jika pelaku usaha perkebunan tidak melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha perkebunan tidak akan berlaku efektif. Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut Pergub Kaltim 17/2015). 18. (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati: 6: Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100. Susantri Permai pernah membuat Pernyataan yang intinya tidakakan melakukan kegiatan pembukaan lahan diareal PT. No. IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS; Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Jika area yang diminta berasal dari kawasan hutan ;. Robin Mario. Izin Usaha Perkebunan Dan Pengolahan (IUP-B) Persyaratan Surat permohonan bermeterai Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah. Perusahaan Perkebunan. Nur Alam menyetujui mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan hingga akhirnya mengeluarkan surat izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). (1)Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh. Pengajuan Administrasi SIUP Perusahaan. Prosedur. com, JAKARTA — Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022). 19. perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling. 15. 448 hektare. Peraturan mengenai IUP. Penerapan Sistem Online Single Submission Versi 1. 10. Kebun masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan sehubungan dengan IUP/IUP-B yang diberikan yang lokasinya berada pada lahan yang dikelola oleh perusahaan. Aktivitas yang diatur dalam IUPK Eksplorasi tersebut dimulai dari proses penyelidikan hingga studi kelayakan. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman. 000 atau 1:50. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP) ; 4. Tata cara pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diatur secara rinci dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. memiliki. Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 10. 1827 K/30/MEM/2018 memang tidak memuat ketentuan sanksi terkait. melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). Menurut Undang-Undang terdapat beberapa jenis usaha perkebunan yang dapat dimiliki oleh masyarakat, diantaranya: 1. Dicabut sebagian dengan : PP No. MH. Dari 25 provinsi dan 247 kabupaten, kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap inpres ini. 439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34. Berdasarkan BAP Teknis dimaksud, jika terjadi permasalahan dan masih dapat diselesaikan, dikeluarkan surat kepada pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya. Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampaul,rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8%. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki pengertian yaitu sebagai sebuah identitas untuk pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) dan. Rekomendasi kesesuaian dengan. Ada setidaknya 33 ketentuan dalam UU Perkebunan yang diubah dalam regulasi 812 halaman tersebut. Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif den-. Artinya pelaku usaha existing harus mengantongi izin dari pemerintah pusat, dimana sebelumnya izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 1. 10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN - 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku. Akan tetap B, C dan D tidak ikut menggugat. Menurut Edy Sumantri, beberapa dampak negatif disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu :PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang id asy>’ah) Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s}id asy-Syari> Syari’ah SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM. Sehubungan dengan rencana Perusahaan A membuat sepeda, perlu diperhatikan Pasal 6 ayat (1) PP 107/2015 yang berbunyi: Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang: memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;Ini termasuk Izin Lokasi [40] yang seharusnya dikeluarkan oleh gubernur, atau bupati,. 326. Baca juga: Bupati Sorong Cabut Izin Kebun Sawit Perusahaan di Wilayah Adat MoiOSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B). 4. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. IUP-B (IZIN USAHA PERKEBUAN-BUDIDAYA) Pasal 21. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha yang diterbitkan melalui Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan. 3. Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Undang-Undang No. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Untuk memperoleh Izin Lokasi, harus dipenuhi Komitmen. Dr. Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan ( LC ) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN. 448 hektar HGU perkebunan. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. (iup-b) yang diterbitkan oleh bupati/walikota; verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan izin usaha produksi benih tanaman perkebunan;IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) Persyaratan Pelayanan Profil perusahaan melingkupi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Izin. Pasal 48 (1) Izin Usaha. Perkebunan untuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian c. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas. a. UU No. JBI. 01.